Pemilihan Menteri Era Jokowi-JK dengan Poling

Seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu, Presiden terpilih Ir. Joko widodo dan wakilnya yakni Drs. Jusuf kalla mengadakan suatu terobosan baru dalam memilih para  menterinya untuk periode 2014-2019 dengan cara meminta partisipasi masyarakat melalui poling pemilihan. Hal ini sentak menimbulkan banyak komentar mulai dari beberapa pakar ketenegaraan, pengamat politik, sampai para pemimpin daerah yang masih aktif menjabat.

Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik M. Qodari, yang mengatakan menteri pilihan Jokowi akan berpengaruh banyak dalam mempertahankan dukungan rakyat terhadap pemerintahannya. "Apakah menteri yang dipilih Jokowi memberikan kepercayaan yang lebih baik dibanding pemerintahan SBY. Tentu saja itu akan memberikan tambahan modal politik untuk menghadapi tantangan ke depan. Tapi jika kualitasnya tidak baik, tentu opini publik akan bergeser,"

Dalam susunan menteri nanti, Philips J. Vermonte pengamat politik lainnya mengatakan kabinet Jokowi tidak mungkin diisi oleh profesional semuanya, melainkan juga dari kubu partai politik.

"Partai politik juga ingin berkuasa, dalam arti ingin memenuhi kebajikan publik. Parpol ini berjuang selama lima tahun, dan reward-nya adalah jabatan presiden dan kabinet, jadi wajar jika diberi kursi," kata Philips.

Jokowi, lanjut Philips, harus memilih orang-orang di kabinetnya yang bersih dari catatan buruk dan dilakukan dengan transparan.

"Sepanjang punya kemampuan yang dibutuhkan tentu baik. Tidak punya catatan buruk, itu juga penting. Karena keseluruhan citra Jokowi itu dibangun dengan dasar transparansi. Catatan korupsi relatif lebih bersih dibanding tokoh politik lain," lanjut Philips. 

Pola yang diperlihatkan Jokowi dan Jusuf Kalla ini juga mencerminkan semakin dekatnya pemimpin dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi didalam perekrutannya, membuktikan dilapangan sangat efektif dan pemimpin lebih dapat bekerja tanpa hambatan, karena kuatnya kualitas perekrutan dan penerimaan dilapangan.

Untuk itu menggagas pola perekrutan Menteri secara lelang terbuka sangat penting dilaksanakan.Bahwa setiap orang bisa mendaftarkan diri dan melakukan cek administrasi bertingkat sampai dokumen dianggap layak dan lengkap untuk melakukan fit and proper test.

Pola ini sebenarnya bukan mengulang Pemilu, ini lain sekali. Karena setiap orang akan mendaftarkan diri dan menguji diri untuk menjadi Menteri. Lalu siapa tim juri yang bisa diharapkan independen dan mempunyai public trust untuk melakukan ini. Tentunya ini adalah tim bentukan Jokowi-JK karena merekalah yang akan menggunakan Menteri-Menterinya, dengan melibatkan tokoh senior yang cakap dibidangnya untuk melakukan pola perekrutan ini.

Fenomena banyaknya relawan pendukung kepada Prabowo dan Jokowi juga merupakan bagian pendorong era terbuka pemilihan Menteri ini.

Diharapkan dengan perubahan ini Jokowi-JK dapat mendorong partai membangun sistem keterbukaan dan membangun ukuran kinerja partai tidak hanya untuk konstituennya, namun dirasakan secara langsung oleh semua anak bangsa. Tentunya Reformasi Birokrasi dan Good Governance dengan pola ini paling bisa diharapkan terjadi. Dengan pola pengawasan dan pelaksanaan program para Menteri dengan sistem yang dibangun terbuka ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negaranya.

Apakah Jokowi -JK bisa tetap menjaga partisipatif yang tinggi dari masyarakat? Semua sudah dimulai, jangan lagi kita kembali ke jaman dunia politik yang hanya dimiliki sebagian orang saja. Mudah-mudahan Jokowi-JK bisa? Semoga. Aamiin.